Dalam rangka membahas kondisi kelistrikan di Provinsi Maluku, Komisi B DPRD Provinsi Maluku mengadakan pertemuan dengan PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara (PLN M2U) pada hari Kamis (6/7) yang bertempat di ruang rapat Komisi B DPRD Provinsi Maluku. Adapun beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut yakni tentang gambaran kondisi sistem kelistrikan di Maluku sampai saat ini hingga kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh PLN dalam melistriki provinsi ini hingga pelayanannya.
Di samping melakukan tanya jawab dengan Pimpinan dan Anggota dari Komisi B DPRD Provinsi Maluku, PLN M2U juga berkesempatan untuk memberikan paparan terkait dengan pengembangan kondisi kelistrikan di Provinsi Maluku termasuk Roadmap menuju Maluku-Maluku Utara Terang 2020.
“Komitmen Direksi untuk Maluku dan Papua kita tidak bicara bisnis dan profit, namun targetnya bagaimana kita bisa melistriki dan mewujudkan Maluku-Papua Terang 2020”, ujar Manajer Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN M2U Helmi A. Bantam.
Helmi juga menambahkan, pasokan daya di Ambon sendiri saat ini cukup, namun gangguan jaringan masih terjadi karena masih terdapat pohon-pohon yang berada dekat dengan jaringan.
Selain itu, pada kesempatan ini juga Manajer Perencanaan PLN M2U Winner Sianipar memberikan penjelasan terkait dengan program Listrik Desa (Lisdes) PLN M2U yang saat ini sedang berjalan hingga tahun 2020 mendatang serta bagaimana perjuangan dari PLN dalam melistriki desa-desa tersebut sehingga dapat mewujudkan Rasio Elektrifikasi di Provinsi Maluku menjadi 97,2 % di tahun 2020.
Selaras dengan hal tersebut, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Maluku Evert Kermite mengatakan bahwa dirinya berharap agar adanya kesamaan persepsi dari pemerintah pusat hingga daerah agar dapat mewujudkan Maluku Terang 2020.
“Program-program tersebut sudah disusun dengan baik, sehingga harus diperjuangankan bersama”, tutupnya.
Leave A Comment